Cegah Tanah Warga Dirampas Mafia, ATR/BPN Perkuat Pengawasan dan Digitalisasi
Pesan itu menjadi penekanan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan saat menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP) Iljas Tedjo Prijono, Ossy menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan mafia tanah harus diikuti pembenahan sistem pertanahan secara menyeluruh.
Menurutnya, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penindakan pelaku. Setiap perkara yang berhasil dibongkar harus menjadi bahan evaluasi untuk menemukan celah yang memungkinkan kejahatan serupa kembali terjadi.
“Keberhasilan memberantas mafia tanah hari ini harus menjadi fondasi untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih tangguh di masa depan. Persoalan mendasar yang harus kita jawab bukan hanya siapa yang melakukan kejahatan, tetapi juga mengapa kejahatan tersebut masih dapat terjadi,” ujar Iljas.
Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat tiga langkah yang perlu diperkuat setelah pelaksanaan rakor.
Pertama, menjadikan hasil penegakan hukum sebagai dasar memperbaiki tata kelola pertanahan. Dengan demikian, setiap kasus yang terungkap dapat menjadi pelajaran untuk mengenali pola kejahatan sekaligus menutup kelemahan dalam sistem pelayanan.
Kedua, meningkatkan kepastian hukum melalui perbaikan kualitas data dan integritas pelayanan pertanahan. Pengembangan data yang akurat, transparansi pelayanan, serta digitalisasi dinilai penting untuk menjaga keamanan dokumen, memperkuat jejak audit, dan mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Namun, Iljas mengingatkan bahwa teknologi saja tidak cukup untuk menciptakan pelayanan pertanahan yang bersih.
“Teknologi yang baik tetap membutuhkan aparatur yang berintegritas. Karena itu, pembenahan sistem dan penguatan integritas harus berjalan beriringan. Kita perlu memastikan bahwa setiap proses pelayanan dan pengelolaan pertanahan dapat ditelusuri serta dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ketiga, memperkuat kerja sama antarlembaga penegak hukum. Kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan perlu terus ditingkatkan agar penanganan perkara berjalan tepat, cermat, dan tidak mengabaikan aspek kepastian hukum.
Iljas juga menyampaikan apresiasi atas kerja sama ketiga institusi yang telah terjalin selama sembilan tahun melalui forum koordinasi tersebut.
Komitmen pemberantasan mafia tanah turut terlihat dari capaian Satgas Anti-Mafia Tanah sepanjang 2026.
Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Hendra Gunawan melaporkan, dari target operasi sebanyak 120 kasus, sebanyak 100 kasus berhasil diselesaikan. Penanganan tersebut juga menghasilkan penetapan 151 tersangka.
Tidak hanya mengungkap tindak pidana, upaya tersebut turut menyelamatkan tanah seluas 110.046.567 meter persegi. Nilai kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp5,77 triliun.
Capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pemberantasan mafia tanah tidak hanya berkaitan dengan proses hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan aset dan kepastian hak atas tanah.
Meski demikian, Hendra berharap penanganan ke depan semakin diarahkan pada kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan persoalan pertanahan lebih besar.
“Ke depan, Satgas Mafia Tanah sangat diharapkan untuk menangani kasus-kasus yang sifatnya potensial, bukan kasus-kasus yang sifatnya biasa atau umum. Ini menunjukkan bahwa kita serius dalam memberantas mafia tanah,” ujarnya.
Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan berlangsung selama dua hari, pada 12-13 November 2026. Kegiatan ini diikuti 414 peserta yang terdiri dari perwakilan kejaksaan tinggi, kepolisian daerah, pejabat pimpinan tinggi pratama, serta Kantor Wilayah BPN Provinsi.
Turut hadir dalam penutupan kegiatan tersebut Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang dan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Rudi Alfonso.
Melalui penguatan koordinasi dan pembenahan tata kelola, Kementerian ATR/BPN berharap pemberantasan mafia tanah tidak hanya menghasilkan lebih banyak kasus yang terungkap, tetapi juga membangun sistem pertanahan yang semakin aman, transparan, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. (red)
